Wawancara

WAWANCARA DENGAN SYAHRUL EFENDI DASOPANG

PERLUNYA REFORMASI MUI
Munculya fatwa haram golput, merokok dan yoga banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Termasuk juga bagi kalangan ormas-ormas Islam dan organisasi kemahasiwaan yang menanggapi beragam terhadap fatwa tersebut. Salah satu diantara organisasi mahasiswa tersebut adalah HMI-MPO (Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi) yang merupakan salah satu organisasi mahasiswa Islam yang ada di Indonesia. Ketua Umum PB HMI, Syahrul Efendi Dasopang, yang merupakan representasi dari organisasi ini menyampaikan pendapatnya tentang fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI, saat ditemui ditempat Latihan Kader II HMI Cabang Jakarta.

Intuisi : Bagaimana HMI menyikapi munculnya fatwa haram golput dan rokok yang dikeluarkan oleh MUI beberapa saat lalu di Padang?

SED : HMI pada dasarnya belum mempunyai sikap resmi terhadap munculnya fatwa haram golput dan rokok yang dikeluarkan oleh MUI.

Intuisi : Kanda sendiri sebagai representasi dari HMI yang merupakan ketua umum PB HMI, bagaimana menyikapi hal ini?

SED : dari sisi proses munculnya fatwa tersebut, saya menilai fatwa tersebut bermasalah. Pertama timing (waktunya) tidak tepat karena terlihat sangat politis dan sangat dipaksakan. Kedua, MUI tidak mewakili semua ulama di Indonesia, saat ini MUI hanya diisi oleh perwakilan-perwakilan dari beberapa ormas-ormas Islam yang belum tentu bisa mewaikili seluruh umat Islam sehingga fatwa yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Ketiga, MUI adalah bagian dari pemerintah, sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan terlihat hanya legitimasi terhadap kebijakan pemerintah.

Intuisi : Beberapa survei yang dilakukan, memperlihatkan bahwa kecendrungan masyarakat untuk ikut pemilu pada april mendatang sangat rendah, atas dasar ini kemudian MUI mengeluarkan fatwa haram golput. Jika dilihat dari sisi kemaslahatan, apakah fatwa ini bisa diterima?

SED : Jika alasan ini yang digunakan, fatwa ini bermasalah. Tidak ada dasar hukum yang bisa digunakan. Jika maslahah mursalah yang digunakan, muslahah muslahah yang mana. Ini memperlihatkan fatwa MUI itu hanya melegitimasi kepentingan pemerintah dan partai politik. Golput rokok misalnya, jika dilihat dari sisi maslahat, ini juga bermasalah. Jika ingin melindungi orang yang tidak merokok, bagaimana dengan dampak ekonomi dari fatwa tersebut. Jadi, MUI juga harus melihat akibat yang disebabkan oleh fatwa tersebut.


Intuisi : Jika dilihat dari sisi peran ulama dalam politik, kanda melihat munculnya fatwa ini sebagai kemajuan atau biasa-biasa saja?

SED : menurut saya ini justru sebuah kemunduran keran politik bukan domain ulama. Tidak seharusnya ulam terlibat dalam aktifitas politik apalagi memberikan legitimasi hukum agama. Seharusnya MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan permaslahan umat yang paling mendasar. Dalam bidang pendidikan misalnya, kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa haram tentang BPH (Badan Hukum Pendidikan), yang saat ini sangat merugikan masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hampir semua fatwa MUI tidak ada yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.




Intuisi : sehubungan dengan fatwa tersebut dalam masyarakat dimana ketika kita menolak fatwa tersebut kita akan dianggap masuk neraka oleh sebahagian orang. Inikan sangat meresahkan masyarakat. Jika demikian apakah MUI sebagai pemberi solusi atau malah sebagai pembuat masalah baru dalam masyarakat?

SED : Jika kasusnya seperti itu, maka MUI adalah problem maker bukan solution maker bagi masyarakat. Jika kasusnya seperti itu ya. Kalau ada kasus seperti itu artinya akan muncul kasus baru dalam masyarakat, itulah sebabnya MUI sebagai problem maker. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu mengikuti fatwa tersebut. Pertama, karena memang tidak pantas mengeluarkan fatwa tersebut dan terlihat sangat dipaksakan. Oleb sebab itu, saya menilai MUI ini perlu direformasi. Lembaga Ulama harus berasal dari kehendak masyarakat, bukan yang dibuat oleh pemerintah seperti saat ini. Ulama juga harus yang wara’, bukan yang seperti saat ini, dimana MUI hanya diisi oleh perwakilan-perwakilan ormas Islam.

Intuisi : Maksud kanda direformasi?
SED : ya memang harus direformasi. MUI itu sejarahnya dibuat oleh pemerintah dan merupakan lembaga pemerintah dibidang keagamaan. Artinya, MUI lahir bukan dari kehendak umat Islam. Lembaga Ulama harus muncul dari bawah bukan kehendak dari pemerintah. Ulama yang mengisi juga harus ulama yang benar-benar wara’ yang mempunyai kharismatik ditengah masyarakat. Bukan karena dia pemimpin sebuah ormas Islam, yang belum tentu merupakan seorang ulama, lantas menjadi bagian dari MUI. Disinilah perlunya reformasi lembaga MUI. Sistem dan ulama yang mengisi MUI harus benar-benar mumpuni dan mengerti permasalahan umat Islam secara keseluruhan. Sehingga fatwa yang dikeluarkanpun berpihak kepada kepentingan rakyat dan bukan melegitimasi kepentingan pemerintah. (SUN) Selengkapnya...